Berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000, tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pengembangan Nasional. Maka kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan berkewajiban memberikan bantunn teknis baik dalam bentuk penerbitan panduan, penelitian, pelatihan, advokasi maupun dalam bentuk penyediaan bahan, data dan informasi untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender di pusat dan di daerah.