Fatimah Choirinnisa (1113051000095)
Judul: Analisis Framing Pemberitaan Kasus Korupsi Proyek E-KTP di Surat
Kabar Harian Kompas
Kasus korupsi e-KTP merupakan salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah
terjadi di Indonesia. Hal ini terbukti dari banyaknya nilai penyimpangan dana dalam
proyek e-KTP yang mencapai Rp 2,31 triliun. Selain itu publik juga dikejutkan dengan
penyebutan nama-nama besar yang diduga terlibat dalam kasus korupsi e-KTP, seperti
Ketua DPR Setya Novanto, mantan Ketua DPR Marzuki Ali, dan mantan Menteri Dalam
Negeri yang mendapat predikat anti corruption award Gamawan Fauzi. Hal tersebut
menjadi faktor mengapa media massa gencar memberitakan tentang kasus korupsi e-
KTP. Kompas merupakan salah satu media yang gencar memberitakan tentang korupsi e-
KTP, yaitu selama 11 hari berturut-turut dan sembilan berita diantaranya menjadi
headline. Ini menunjukkan adanya penonjolan aspek-aspek tertentu yang ingin
disampaikan oleh Kompas melalui pemberitaannya.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana
framing harian Kompas dalam memberitakan kasus korupsi e-KTP dan bagaimana harian
Kompas mengkonstruksi pemberitaan kasus korupsi e-KTP.
Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian konstruktivis dengan
pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu analisis framing model Robert N Etnman yang menggunakan empat konsep
analisis, antara lain define problem (pemaknaan terhadap peristiwa), diagnose causes
(menentukan penyebab masalah), make moral judgement (memperkuat argumentasi),
treatment recommendation (penyelesaian masalah). Selain framing, penelitian ini juga
menggunakan teori konstruksi sosial media massa. Menurut Peter L. Berger dan Thomas
Luckman, proses terbentuknya konstruksi sosial media massa melalui empat tahap
penting yaitu, tahap menyiapkan materi, tahap sebaran konstruksi, tahap pembentukan
konstruksi, dan tahap konfirmasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memberitakan kasus korupsi e-KTP
Harian Kompas hanya menonjolkan satu lembaga yang diduga terlibat dalam kasus ini
yaitu, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal, aktor yang diduga terlibat dalam
korupsi e-KTP bukan hanya berasal dari DPR, melainkan berasal dari berbagai lembaga
seperti Kemendagri, BUMN dan pengusaha swasta. Pada hakikatnya, DPR merupakan
lembaga yang berisi tokoh-tokoh negara yang seharusnya menghimpun dan
menindaklanjuti aspirasi rakyat. Terlebih lagi terdapat penyebutan beberapa nama besar
dari lembaga DPR yang diduga terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. Dalam jurnalistik,
ketokohan seseorang memiliki nilai berita yang sangat besar, sebab semua perkataan dan
perbuatan tokoh akan diawasi dan diberitakan oleh media massa. Meski demikian, media
massa berkewajiban untuk tetap berimbang dan menghormati asas praduga tak bersalah
dalam memberitakan suatu peristiwa.
Kata Kunci: Berita, Kasus Korupsi e-KTP, Harian Kompas, Framing, Konsrtuksi Media.