Kemiskinan merupakan isu utama yang terus diupayakan
penaggulangannya oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden No.15 tahun
2010 tentang Percepatan Penaggulangan Kemiskinan, ditegaskan kelmbali
berbagai program penaggulangan kemiskinan sebagaimana termuat dalam Strategi
Nasional Penaggulangan Kemiskinan (SNPK) tahun 2005 yaitu program
penanggulangan kemiskinan terdiri dari: kelompok program bantuan sosial
terpadu berbasis keluarga, kelompok program program program penaggulangan
kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan kelompok program
penggulangan kemiskinan. Banyak program mandiri ini hakekatnya merupakan
gerakan nasional dalam mewujudkan pembangunan dalam rangka penaggulangan
kemiskinan. Program Keluarga Harapan bertujuan memutus rantai kemiskinan
dengan memberi bantuan kepada keluarga, khususnya Rumah Tangga Sangat
Miskin.
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab mengenai bagaimana prgram
keluarga harapan diimpelementasikan di Jakarta Barat sebagai upaya pengentasan
kemiskinan. Peneliti menggunakan teori impelemtasi kebijakan oleh Daniel A.
Mazmanian dan Paul A. Sabatier untuk menganalisis implementasi. Terdapat tiga
kelompok variabel yang memengaruhi sebuah implementasi yaitu variabel
karakteristik masalah, variabel karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualistatif dengan jenis deskriptif. Teknik
pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampleng. Teknik purposive
sampling ini bertujuan untuk memilihinforman atas dasar pertimbangan tertentu
sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data
dilakuakn melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti
mewawancarai Pejabat Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Pejabat
Dinas Sosial DKI Jakarta, Pejabat UPPKH Jakarta Barat, Pendamping PKH di
tingkat Kecamatan dan Kelurahan, serta penerima manfaat PKH.
Hasil analisis penelitian menjelasakan bahwa implementasi kebijakan
PKH di Jakarta Barat sudah berjalan. PKH mempunyai kejelasan isi yang
memudahkan pendamping dan penerima manfaat dalam menjalankan program.
Penentuan petugas pendamping juga diambil dari lulusan yang sesuai dengan
kompetensi. Namun, pendekatan yang digunakan PKH hanya terpaku oleh
anggaran yang tersedia, tidak mampu menjangkau seluruh masyrakat miskin.
Selain itu, tingkat keberhasilan PKH hanya diukur dari tingkat partisipasi
kehadiran sekolah dan kehadirannya di lembaga kesehatan.