Permasalahan sampah berjalan seiring dengan bertambahnya jumlah
penduduk dan perubahan pola hidup masyarakat. Salah satu masalah yaitu,
sampah anorganik. Banyak upaya yang dilkakukan untuk menangani sampah,
salah satunya kegiatan kegiatan pengelolaan sampah anorganik yang dilaksanakan
oleh Paguyuban Masyarakat Kenanga melalui Konsep Kampung Bersih.
Paguyuban Masyarakat Kenanga ini menekankan partisipasi masyarakat dalam
proses pemberdayaan dengan tujuan perubahan sikap dan perilaku.
Pada penelitian ini, penilitian memfokuskan masalah penilitian pada tahaptahap
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah anorganik yang
dilaksanakan oleh Paguyuban Masyarakat Kenanga. Rumusan masalah pada
penilitian ini, Pertama bagaimana tahap perencanaan Paguyuban Masyarakat
Kenanga dalam pengelolaan sampah anorganik? Kedua, bagaimana tahap
pelaksanaan Paguyuban Masyarakat Kenanga dalam pengelolaan sampah
anorganik? Ketiga, bagaimana tahap pelembagaan program Paguyuban
Masyarakat Kenanga dalam pengelolaan sampah anorganik? Keempat, bagaimana
tahap monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan sampah aorganik? Untuk
mengetahui hal tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teori
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori tahapan-tahapan pemberdayaan
dalam tingkat partisipasi masyarakat dari Tantan Hermansyah dan Muhtadi dalam
buku Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam.
Hasil penelitian ini ditemukan bahwa partisipasi pengelolaan sampah
anorganik yang dilaksanakan oleh Paguyuban Masyarakat Kenanga (PMK) dari
tiap tahapnya memiliki bentuk tipe partisipasi yang berbeda-beda. Dari tahap
perencanaan, bentuk partisipasi masyarakat berada pada tipe partisipasi
fungsional, masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan.
Pembentukan kelompok setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati.
Tahap pelaksanaan, bentuk partisipasi masyarakat Kelurahan Kenanga Rw 02
pada bentuk/tipe partisipasi insentif, masyarakat memberikan jasa atau upah
kepada pengurus PMK tetapi masyarakat tidak dilibatkan dalam proses
pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan. Masyarakat juga tidak
memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan.
Tahap pelembagaan program, termasuk dalam bentuk/tipe partisipasi self
mobilization (mandiri), karena ditahapan pelembagaan ini PMK mengembangkan
kontak dengan lembaga lain, seperti DKP Kota Tangerang untuk mendapatkan
bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang diperlukan. Tahap monitoring dan
evaluasi, termasuk bentuk partisipasi pada tipe interkatif, karena ditahap
pengawasan ini masyarakat memiliki peran untuk mengontrol/mengawasi
pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh petugas PMK,
ii
seperti memberikan teguran kepada petugas PMK jika lalai atau terlambat untuk
mengangkut sampah mereka.