Negara kesejahteraan merupakan model ideal pembangunan yang difokuskan
pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada
negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif
kepada warganya. Pilihan model seperti itu juga telah diinisiasi oleh para pendiri
bangsa dan tertuang jelas dalam pancasila dan undang-undang dasar 1945.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui konsep dan praktik negara
kesejahteraan dalam Pancasila dan UUD 1945. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library
reasearch) dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu
deskriptif-analisis, Deskriptif berarti memaparkan dan menggambarkan secara
objektif isi seluruh UUD 1945 dan Pancasila yang berkaitan dengan materi muatan
negara kesejahteraan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah dan
sosial. Sementara analitis berarti upaya memahami posisi, pemikiran, dan upaya
menularkan gagasan baru tentang konsep negara kesejahteraan disertai kritik dan
kesimpulan.
Hasil penelitian dan analisis menunjukan bahwa Indonesia menganut negara
kesjehateraan. Hal tersebut tertuang jelas dalam undang-undang dasar dan bertumpu
pada sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dimana
dalam proses perumusan Pancasila para pendiri bangsa menghendaki bentuk Negara
Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Kemudian prinsip dalam UUD 1945
mengakomodir ketiga konsep rezim negara kesejahteraan. Konsep residual welfare
state tertuang dalam pasal 34 ayat 1. Konsep universal welfare state tertuang dalam
pasal 27 ayat 2, pasal 28H, pasal 31, pasal 33 dan pasal 34 ayat 2, 3, 4. Konsep social
insurance welfare state tercermin pada pasal 28C ayat 2. Sementara pada praktiknya
Indonesia lebih dekat dengan Konsep Residual Welfare State, hal itu terlihat dari
program-program yang dikeluarkan lebih bersifat kuratif dan residu.
Kata kuci: Negara kesejahteraan; Pancasila; deskriptif analisis; undang-undang dasar;
residu