Membaca Lanskap Pemilu 2024 Perspektif Literasi Politik Literasi politik adalah kunci menjaga demokrasi. Demos (rakyat) yang
memiliki tingkat literasi politik yang baik, niscaya akan menjadi
penopang kokoh pemerintahan (kratos). Baik sebagai pemegang
daulat, pelaksana, ataupun penerima manfaat. Dari, oleh, dan untuk
rakyat. Satu di antara mekanisme praktik demokrasi adalah pemilu.
Baik buruknya demokrasi, dapat dilihat dari kualitas pemilu. Pasca
Reformasi 1998, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu 5 kali;
1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Secara umum, kelima pemilu ini
berlangsung secara baik. Lantas bagaimana dengan Pemilu 2024
nanti? Buku ini berupaya memberikan jawabannya.
Jelang Pemilu 2024, kekhawatiran banyak pihak mengemuka. Di
antaranya adalah Pemilu 2024 tidak bisa dilepaskan dari isu dinasti
politik. Pemilu 2024 diiringi dengan pro-kontra utak-atik konstitusi.
Mulai dari gagasan jabatan Presiden 3 periode hingga prasyarat
capres-cawapres 40 tahun. Pemilu 2024 tidak bisa lepas dari isu alih
kekuasaan. Antara keberlanjutan atau perubahan. Bagaimana nasib
IKN (Ibu Kota Nusantara)? Pemilu 2024 tidak bisa dilepaskan dari isu
netralitas birokrasi. Mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga
kepala desa. Dari ini semua, perdebatan visi-misi dan program kinerja
menjadi kabur. Tenggelam dari hiruk-pikuk isu di atas. Karena itu,
kembali menyepakati tujuan pemilu dalam konteks membangun
demokrasi Indonesia adalah langkah niscaya