Deskripsi
Sinopsis Buku Dimensi Hak Kesejahteraan Sosial dalam Peraturan Daerah (Hakikat, Konsep dan Teknik)

Buku Dimensi Hak Kesejahteraan Sosial dalam Peraturan Daerah (Hakikat, Konsep dan Teknik)

Prinsip penegakan hak asasi manusia di Indonesia diwujudkan di dalam penerapan peraturan perundang-undangan termasuk di dalam peraturan daerah. Di dalam sebuah perda, HAM dijadikan sebagai sebuah bintang pemandu dalam pembentukan norma-norma peraturan perundang-undangan. Fungsi dari bintang pemandu ini ada dua macam. Pertama, agar HAM mampu dijadikan sebagai moralitas hukum di mana tanpa adanya penerapan dan prinsip HAM, sebuah peraturan perundang-undangan dianggap sebagai hukum yang tidak baik. Kedua, agar HAM mampu dijadikan sebagai kaidah evaluasi (validitas) norma yang menjadi alas untuk menilai apakah peraturan perundang-undangan tersebut sudah sejalan dan terintegrasi dalam satu kesatuan hukum nasional.

Kajian dalam buku ini difokuskan pada upaya menemukan hakikat dari hak asasi manusia dalam peraturan daerah yakni sebagai bintang pemandu (leitsren) serta karakteristik suatu peraturan daerah berdasarkan refleksi hak asasi manusia tersebut dalam materi muatannya. Selain itu, buku ini juga menjelaskan metode perumusan norma terkait HAM yang ideal agar dapat lebih aplikatif, berdaya guna dan berhasilguna.