PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dalam Perspektif Kebijakan Publik
Pemberdayaan, dewasa ini telah menjadi program nasional
melalui PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), sehingga
tidak satupun SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang tidak
memiliki program/kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bahkan, di
seluruh provinsi, dan kabupaten/kota, perlu dibentuk instansi khusus
yang bernama Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat.
Demikian juga di dalam struktur pemerintah desa/ kelurahan,
juga dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
(LPMD/ LPMK). Tidak cukup di situ, di kalangan dunia-usaha, baik
BUMN/Swasta, juga ada kewajiban melakukan pemberdayaan
masyarakat melalui program tanggungjawab sosial dan lingkungan
dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PK-BL) di
BUMN, maupun CSR (Corporate Social Responsibility) di kalangan Swasta.
Tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat seringkali jauh meleset dari konsepnya.
Pemberdayaan menjadi lebih "memperdayai"; upaya pengembangan
kemandirian masyarakat justru lebih
melestarikan
ketergantungan masyarakat kepada beragam bentuk bantuan, pinjaman
lunak, modal bergulir, dll. Lebih ironisnya, program/kegiatan
pemberdayaan masyarakat tidak sedikit yang dijadikan ladang
manipulasi dan korupsi.
der
Buku ini diterbitkan dengan harapan dapat dijadikan acuan bagi
semua pihak, baik aparat birokrasi, politisi, akademisi, praktisi/fasilitator
maupun pemerhati/ pengamat kegiatan pemberdayaan masyarakat
dalam kaitannya mendukung kebijakan pemerintah dalam perspektif
kebijakan publik.