Kebijakan PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
Kepariwisataan telah diklaim oleh sejumlah pihak sebagai industri terbesar
di dunia pada Abad ke-21. Pandangan tersebut perlu disikapi secara ilmiah agar
dapat diketahui cara mengoptimalkan keuntungan dan meminimalisasi kerugian
dari kepariwisataan. Dalam hal ini, peran birokrasi menjadi sangat penting karena
memiliki kekuasaan untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
Namun demikian, berbagai literatur yang membahas peran birokrasi yang ideal
dalam kepariwisataan masih sangat jarang ditemukan di Indonesia. Oleh karena
itu, diperlukan tulisan yang dapat menjelaskan hal tersebut khususnya bagi para
birokrat, baik di tingkat Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
Buku ini disusun untuk menjelaskan sejumlah isu yang jika dipahami secara
menyeluruh akan menjadi sebuah konsep dasar yang dapat mendukung
terwujudnya kepariwisataan yang berbasis prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan. Isu-isu tersebut menyangkut masalah konsep kebijakan di bidang
kepariwisataan itu sendiri, pengertian istilah kepariwisataan, tujuan birokrasi di
bidang kepariwisataan, dampak negatif yang dapat timbul dari kepariwisataan,
masalah hukum dalam kepariwisataan (termasuk masalah Hak Kekayaan
Intelektual), dan isu liberalisasi perdagangan jasa kepariwisataan. Dengan
membaca buku ini, pembaca akan memahami bahwa kepariwisataan tidak
sesederhana yang dibayangkan oleh banyak orang, yaitu sekedar mendatangkan
wisatawan dan mengumpulkan keuntungan finansial atau devisa. Kepariwisataan
dapat berkaitan dengan masalah pelestarian lingkungan hidup, sosial, budaya,
politik, bahkan juga masalah pertahanan dan keamanan. Bagi birokrat,
pemahaman tersebut dapat membantu mereka untuk menetapkan dan
menerapkan kebijakan di bidang kepariwisataan dengan pendekatan yang
bersifat holistik.
Buku ini terutama ditujukan untuk para birokrat, baik di tingkat Pemerintah
maupun Pemerintah Daerah, yang memiliki peran untuk membuat keputusan di
bidang kepariwisataan. Namun demikian, buku ini juga dapat dimanfaatkan oleh
kalangan akademis, mahasiswa dan kalangan bisnis, yang hendak memahami
mengenai peran birokrasi yang ideal dalam kepariwisataan. Dengan demikian,
para pemangku kepentingan di luar lingkungan birokrasi sekalipun dapat
berkontribusi untuk mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah
melaksanakan tugasnya di bidang kepariwisataan secara baik dan benar demi
kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.