Otonomi
Desa &
Kesejahteraan
Persoalan kesenjangan ekonomi hingga kini masih terus
menghantui. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memeranginya.
Salah satu wujudnya adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa. Pada saat hampir bersamaan, manifesto
politik Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla
sebelum terpilih dalam program Nawa Cita-nya berkomitmen
"untuk membangun Indonesia dari pinggiran".
Namun, adanya jaminan yuridis dan political will tersebut bukan
berarti bahwa usaha untuk membangun Desa-sebagai wilayah
yang selama ini dominan termarginalkan-boleh berhenti begitu
saja. UU Desa hanya merupakan pintu masuk bagi pemenuhan
kesejahteraan masyarakat Desa. Sedangkan kesuksesannya
tergantung banyak faktor, baik kematangan sistem dan peran
seluruh elemen terkait.
Jangan sampai, anggaran Rp. 750 juta hingga Rp. 1,4 M tidak
tepat guna karena implementasinya tidak sesuai dengan
perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jangan sampai
aparatur desa justru gagap dalam mengelola dana sebesar itu.
Jangan sampai pula implementasi UU Desa justru mengancam
keanekaragaman budaya lokal.
Gagasan para akademisi lintas keilmuan dalam Jurnal ini
berusaha mengantisipasi kemungkinan munculya persoalan-
persoalan tersebut. Harapanya, kehadiran UU Desa tidak menjadi
sia-sia, sehingga misi bersama untuk "membangun Indonesia dari
pinggiran" benar-benar dapat terlaksana dengan baik.