PEDOMAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
Menurut temuan International Labour Organization (ILO) tahun
2012 bahwa, 91% (sembilan puluh satu persen) tempat kerja yang
disurvei telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB), meskipun
47% (empat puluh tujuh persen) di antaranya masih merupakan
replikasi dengan sedikit hak-hak pekerja yang di atur dalam regulasi
ketenagakerjaan yang berlaku. Fenomena ini menunjukkan
rendahnya posisi tawar serikat pekerja dalam negosiasi dengan
pengusaha diseluruh Indonesia. Selain itu, fenomena tersebut juga
menuntut agar pekerja meningkatkan kemampuannya dalam
bernegosiasi, utamanya dalam upaya pekerja meraih hak-hak normatif
dan keuntungan (benefits) yang dikehendaki.
Temuan tersebut juga menggambarkan bahwa sebagian besar
pekerja belum memperoleh perlindungan yang memadai
sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang
Ketenagakerjaan melalui PKB. Dengan demikian, kepentingan-
kepentingan dan hak-hak para pekerja pada perusahaan-perusahaan
yang belum memiliki PKB banyak terletak pada kebijakan dan
keputusan pengusaha atau PP/Peraturan Perusahaan (jika ada dalam
perusahaan tersebut). Pada gilirannya, kelemahan dalam
pemahaman dan keterampilan tersebut, serta persoalan jumlah
dan substansi PKB, akan memengaruhi hubungan kerja pekerja-
pengusaha dalam konteks hubungan industrial.
Buku ini membahas dalam perspektif yang komprehensif
mengenai substansi PKB, klausul atau muatan PKB, konteks
berlakunya PKB dan aspek-aspek lain yang meliputinya yang
dipandang mutlak harus dimiliki terutama oleh pekerja.