Literasi politik adalah kunci menjaga demokrasi. Demos (rakyat) yang memiliki tingkat literasi politik yang baik, niscaya akan menjadi penopang kokoh pemerintahan (kratos). Baik sebagai pemegang daulat, pelaksana, ataupun penerima manfaat. Dari, oleh, dan untuk rakyat. Satu di antara mekanisme praktik demokrasi adalah pemilu. Baik buruknya demokrasi, dapat dilihat dari kualitas pemilu.

Pasca Reformasi 1998, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu 5 kali; 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Secara umum, kelima pemilu ini berlangsung secara baik. Lantas bagaimana dengan Pemilu 2024 nanti? Buku ini berupaya memberikan jawabannya.

Jelang Pemilu 2024, kekhawatiran banyak pihak mengemuka. Di antaranya adalah Pemilu 2024 tidak bisa dilepaskan dari isu dinasti politik. Pemilu 2024 diiringi dengan pro-kontra utak-atik konstitusi. Mulai dari gagasan jabatan Presiden 3 periode hingga prasyarat capres-cawapres 40 tahun. Pemilu 2024 tidak bisa lepas dari isu alih kekuasaan. Antara keberlanjutan atau perubahan. Bagaimana nasib IKN (Ibu Kota Nusantara)? Pemilu 2024 tidak bisa dilepaskan dari isu netralitas birokrasi. Mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga kepala desa. Dari ini semua, perdebatan visi-misi dan program kinerja menjadi kabur. Tenggelam dari hiruk-pikuk isu di atas. Karena itu, kembali menyepakati tujuan pemilu dalam konteks membangun demokrasi Indonesia adalah langkah niscaya.

Tahun Terbit : Cetakan Pertama, Januari 2024

REALITAS KOMUNIKASI POLITIK INDONESIA KONTEMPORER
Komunikasi politik menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik
rakyat yang menjadi input sistem politik. Pada saat bersamaan,
komunikasi politik juga menyalurkan kebijakan yang diambil atau
output dari sistem politik. Dengan demikian, melalui komunikasi
politik, rakyat dapat memberikan dukungan, menyampaikan
aspirasi, serta melakukan pengawasan terhadap sistem dan praktik
politik. Buku karya Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si. ini mengulas realitas
komunikasi politik Indonesia kontemporer sekaligus memberikan
perspektif positif dalam membangun demokrasi melalui berbagai
dialog, pertukaran pikiran, perdebatan, kompetisi, negosiasi, dan
interaksi sosial-politik lainnya. Dan, karenanya, buku ini menjadi
referensi penting untuk pembelajaran demokrasi politik Indonesia
sebagai sarana untuk pembentukan konsensus, penentuan prioritas,
dan terciptanya sistem nilai dalam masyarakat.
Johnny G. Plate,
Menteri Komunikasi dan Informatika RI

Gun Gun Heryanto adalah akademisi komunikasi politik terdepan di
Indonesia saat ini. Pengamatannya berbobot, jernih, dengan bahasa
yang lincah dan santun, tanpa menunjukkan tendensi partisan
terhadap partai politik atau tokoh politik tertentu. Buku ini
menunjukkan kepakarannya yang mumpuni di jagat politik Indonesia
yang pelik dan sering sulit diuraikan oleh pengamat politik medioker.
Saya merekomendasikan buku ini untuk dibaca para akademisi yang
meminati (komunikasi) politik Indonesia, praktisi politik yang selalu
ingin maju.
Prof.Deddy Mulyana, M.A., Ph.D.,
Guru Besar Fikom Unpad