Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut
Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk
tersebut dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi,
peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi
dan keanekaragaman.
Namun dalam pelaksanaannya sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia
pada awalnya bersifat sentralistik, semua tata kelola pemerintahan ditangani oleh
pemerintah pusat. Perubahan baru terjadi setelah reformasi pemerintahan, yaitu:
sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk mengelola
pemerintahan kecuali enam urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat,
yaitu: politik luar negeri, moneter fiskal, pertahanan, keamanan, yustisi, dan agama.
Untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan di daerah idealnya bersumber
pada pendapatan asli daerah (PAD), di mana pajak daerah menjadi tumpuan dalam
penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sementara sumber PAD
lainnya seperti retribusi daerah dan laba BUMD hanya merupakan penunjang
semata. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, landasan pungutan pajak
harus ditetapkan dengan undang-undang, yang tentunya disesuaikan dengan
perkembangan tata kelola pemerintahan. Untuk itu, UU No. 19 Tahun 1997 sebagai
dasar pungutan pajak daerah di Indonesia setelah otonomi daerah diubah dengan
UU NO. 34 Tahun 2000, dan kemudian diganti dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Perkembangan dan analisis pungutan pajak daerah diuraikan dalam buku ini
sesuai dengan filosofi pungutan, perkembangan tata kelola pemerintahan, dan
dasar pungutan yang ditetapkan oleh undang-undang.