Dari hasil kajian peneliti, ternyata ada perubahan terhadap
perundang-undangan tentang Pemilu dalam pelaksanaannya
oleh KPU atau karena faktor judicial review yang dianggap
kontroversial karena diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi
dalam tempo singkat. KPU juga melakukan penyimpangan
terhadap waktu-waktu yang diamanatkan undang-undang.
Peneliti menemukan faktor kesempitan waktu untuk pelaksanaan
tahapan-tahapan Pemilu di lapangan karena kendala antara
pelaksanaan tugas terutama tahapan-tahapan penyusunan
daftar pemilih dan disahkan undang-undang sangat pendek
mengakibatkan petugas pendataan peserta pemilih Pemilu
menglami kendala di lapangan.